CATATAN: MINGGU 25 MEI 2008

Akhirnya terealisasi juga rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM tanggal 23 Mei 2008, tepat pukul 00.00. Sekalipun aksi menolak kebijakan tersebut mulai diperlihatkan di daerah, akan tetapi masih relatif aman dan terkendali. Suara keras dari beberapa partai politik maupun politikus nasional tertutup oleh hiruk pikuk masyarakat mempersiapkan diri menjelang kenaikan harga BBM. Ada beberapa catatan dari peristiwa sejak pemerintah hendak menyampaikan dan sekaligus mengumumkan rencana untuk menaikkan harga BBM. Catatan tentang pemerintah dan masyarakat.

Benarkah Masyarakat Tidak Peduli?
Pemerintah memiliki keyakinan yang cukup tinggi ketika mengumumkan kenaikan harga BBM untuk periode Mei 2008. Para tokoh yang berlawanan pandangan dengan kebijakan pemerintah tidak bisa banyak memberikan suatu pandangan kongret yang menggambarkan sikap tidak setuju masyarakat terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Suara miring/sumbang banyak terdengar di lapisan masyarakat, akan tetapi tidak satupun tokoh politik maupun partai yang dapat menawarkan kepercayaan politik kepada masyarakat. Aksi demo seperti yang banyak terlihat tidak bisa merepresentasikan bentuk kekecewaan atau sikap menolak masyarakat terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Secara teknis, harga BBM yang meningkat akan memberikan cukup banyak dampak sosial maupun ekonomi. Masyarakat tentunya akan mengakui apabila kenaikan harga BBM sebesar 30% akan dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat besarnya kenaikan harga BBM sebesar 30%, seberapakah besarnya reaksi masyarakat? Dengan melihat pengalaman ketika pemerintah menaikkan harga BBM hingga 110% pada tahun 2005 lalu, nampaknya tidak akan banyak mempengaruhi perilaku konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu keyakinan dari pemerintah menjalankan rencananya untuk menaikkan harga BBM. Belum lagi ditambahkah dengan tekanan ekonomi dan sosial yang menyebabkan masyarakat akan cenderung untuk tidak banyak bereaksi dengan kebijakan pemerintah tersebut, termasuk salah satunya dalam memberikan simpati kepada aksi-aksi yang menolak kenaikan harga BBM.

Ketidakpedulian sebagian besar sikap masyarakat Indonesia terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM 23 Mei 2008 lalu tidak bisa disalahkan begitu saja. Ketidakpedulian ini juga merupakan bentuk kegagalan partai politik dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidakpercayaan sebagian besar masyarakat terhadap reputasi partai politik adalah salah satu faktor yang menjelaskan ketidakpercayaan publik kepada upaya-upaya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah berhasil merealisasikan rencananya untuk menaikkan harga BBM pada tanggal 23 Mei 2008, ketidakpercayaan terhadap tokoh-tokoh maupun partai politik menjadi semakin nyata. Suatu pekerjaan besar yang sudah semestinya harus diselesaikan oleh partai politik di masa yang akan datang.

Kualitas Kepemimpinan dan Pengelolaan Anggaran
Sekalipun pemerintah berhasil merealisasikan rencananya untuk menaikkan harga BBM pada tanggal 23 Mei 2008 lalu, pemerintah masih belum mampu untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Seperti pada masa pemerintahan sebelumnya, pemerintah sekarang ini masih memanfaatkan suatu metode atau konsep yang sama sekali tidak mendorong masyarakat atau rakyatnya untuk maju. Ini bukan soal rencana program BLT atau kompensasi BBM, akan tetapi bagaimana mempersatukan pemikiran untuk bersama-sama menghadapi masalah yang menjadi tanggungjawab seluruh elemen nasional. Apalagi jika moment ini bertepatan dengan tema kebangkitan nasional.

Kontroversi kebijakan untuk menaikkan harga BBM bukanlah sesuatu yang tidak memiliki arti apapun. Meluasnya media dan meningkatnya partisipasi warga negara secara perlahan akan menjadi pendorong untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat di masa depan. Pemerintah memang berhasil dalam memaksakan suatu filosofi untuk mempertahankan anggaran dengan menaikkan harga BBM, akan tetapi di sini pemerintah sudah membuktikan jika pemerintah saat ini tidak banyak memiliki solusi atau pilihan untuk menyelesaikan masalahnya yang menjadi kewajibannya sendiri. Kualitas perencanaan dan manajemen anggaran tidak berupaya untuk menciptakan inovasi pemikiran baru kecuali hanya mampu menyoroti pilihan untuk mengurangi subsidi BBM. Hal ini tidak semata menggambarkan kualitas dalam menangani anggaran pemerintah sendiri, akan tetapi juga gambaran dari kualitas kepemimpinan.

Saat ini, pemerintah sedang menghadapi ujian dan tantangan baru yang sedang disoroti oleh lawan-lawan politiknya, yaitu kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM. Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukanlah suatu cara yang inovatif untuk mendorong masyarakat lebih mampu bertahan dalam menghadapi situasi krisis. Rumitnya pelaksanaan pada pendataan masyarakat bisa jadi akan menjadi batu sandungan ketika pemerintah nantinya akan melaksanakan program kompensasi BBM lainnya. Kontrol masyarakat sekali lagi akan memberikan gambaran penilaian dari kualitas kepemimpinan dalam menghadapi krisis. Kontrol masyarakat ini pula yang nantinya akan menyoroti pelaksanaan janji pemerintah dalam memberikan kompensasi kerugian sebagai akibat pemerintah tidak bisa menciptakan pilihan lain kecuali dengan menaikkan harga BBM. Seperti yang pernah dikemukakan oleh pemerintah sendiri, apabila indikator eskternal adalah permasalahan yang menyebabkan pemerintah tidak banyak memiliki pilihan. Jika saja indikator-indikator eskternal mulai lagi tidak terkendali, apakah nantinya pemerintah juga tidak memiliki pilihan lain kecuali menaikkan lagi harga BBM?

Yogyakarta, Minggu 25 Mei 2008, 11.00

View blog reactions Selanjutnya..

PERLUKAH REVOLUSI?

Sejak pemerintah SBY merencanakan untuk menaikkan harga BBM untuk yang kedua kalinya, reaksi keras dari seluruh lapisan masyarakat mulai terlihat. Reaksi penolakan yang cukup meluas mulai dari Jakarta hingga daerah. Paradigma aksi/demo pun banyak dihubung-hubungkan dengan peristiwa reformasi 10 tahun yang lalu. Isu revolusi pun mulai merebak yang nyaris hampir tidak berbeda dengan kondisi menjelang tahun 1998. Apalagi hampir semua aksi mulai menggunakan simbol kebangkitan nasional untuk menghidupkan kekuatan aksi tersebut. Terlalu dini apabila berpikiran untuk membuat hipotesis mengenai pengambilalihan kekuasaan atau revolusi. Ada baiknya apabila langkah untuk mewaspadai perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari kecemasan yang tidak perlu. Sekalipun demikian, kita masi perlu pula untuk merenungkan apakah revolusi adalah suatu solusi?

Situasi Yang Nyaris Tidak Banyak Berbeda: Suatu Hipotesis
Perlu diakui jika situasi ataupun kondisi saat ini sangat berbeda dengan situasi dan kondisi negara pada masa menjelang tahun 1998. Sekarang ini, militer tidak lagi terlihat atau mendominasi dalam menjaga kemanan dan ketertiban nasional. Sedikit pun bahkan institusi militer sudah mulai jarang mengambil peran dalam pemerintahan sipil kecuali untuk masalah yang memang sudah menjadi bagian pekerjaannya. Sekalipun demikian, komentar sejumlah tokoh militer yang mengkritisi mengenai aspek kepemimpinan, kebangsaan, dan nasionalisme menjadikan situasinya unik.

Semua berawal ketika pihak BIN dan BAKIN mengemukakan mengenai tuduhan aksi yang ditunggangi oleh sejumlah tokoh pejabat mantan menteri dan tokoh-tokoh politik lainnya. Sikap yang hampir tidak berbeda dengan masa menjelang tahun 1998 atau yang biasa dilakukan di era orde baru. Pernyataan lembaga intelejen ini dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan gertakan, akan tetapi bisa menjadi sinyalemen aksi pemerintah berikutnya. Tentunya, informasi intelejen dari BIN dan BAKIN memiliki kapasitas penanggulangan ancaman yang lebih tinggi ketimbang informasi soal gangguan ketertiban dan keamanan. Beberapa hari terakhir ini, ada ajakan untuk seluruh masyarakat agar turut serta menggalang aksi turun ke jalan pada tanggal 20 baik lewat milis maupun informasi masyarakat setempat. Jika aksi ini melibatkan cukup besar massa, maka besar kemungkinan aksi tersebut bisa disusupi oleh aksi lain dengan tujuan yang sama. Pihak lain yang akan menyusupi aksi ini mencoba untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan momentum yang menjadi tuntutan atau keinginan dari aksi massa.

Kita akan langsung saja mengartikan pihak yang mengambil keuntungan ini melakukan aksi untuk merebut/menggulingkan suatu kekuasaan. Beberapa waktu yang lalu wacana mengenai pentingnya pergantian kekuasaan sudah mulai dilontarkan oleh beberapa kalangan pengamat dan institusi kemasyarakatan. Misalnya wacana mengenai lemahnya kepemimpinan yang mengancam disentegrasi bangsa (Kompas, Kamis 18 Mei 2008, halaman 2, kolom 5). Belum lama berselang, Panglima TNI Djoko Santoso memberikan keterangan pers yang mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia sangat rawan (lihat di sini). Pernyataan yang cukup politis menyinggung situasi kebangsaaan saat ini yang dianggapnya telah keluar dari rel nasionalisme. Tentunya pernyataan ini ditujukan kepada kepemimpinan sipil yang dianggap tidak mampu menjaga aset-aset nasional dan kebangsaan. Pernyataan Panglima TNI tanpa didampingi atau dikuatkan oleh pimpinannya (Presiden RI) akan menimbulkan prasangka digunakannya kekuatan militer.

Rakyat Yang Memilih
Selama sejarah kemerdekaan sejak tahun 1945, Indonesia baru sekali mengalami masa yang cukup kondusif untuk pembangunan nasional, yaitu ketika masa berkuasanya Soeharto. Selama periode yang dulu disebut dengan periode orde lama, sedikit pun kita tidak banyak memiliki kesempatan untuk menjadikan negara dan bangsa ini menjadi lebih baik. Konsentrasi pemerintah pada waktu itu tersita untuk menangani pemberontakan yang meluas di seluruh pelosok negeri. Tidak hanya perhatian, akan tetapi juga uang negara banyak dihabiskan untuk menangani pemberontakan. Belum lagi ancaman dari luar yang mendorong kita waktu itu harus membangun angkatan bersenjata yang tangguh. Belum sempat pula kita mau memperbaiki tatanan ekonomi, adalagi kemudian penggulingan kekuasaan yang menyebabkan perekonomian nasional mengalami stagnasi antara periode 1967 hingga 1969.

Pada masa orde baru, situasi keamanan dan ketertiban bisa dibilang cukup kondusif untuk mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Sekalipun demikian, penegakan demokrasi semasa itu masih bersifat semu. Arogansi kebijakan menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak leluasa untuk mengembangkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraannya. Sekalipun pada masa orde baru telah tercipta situasi keamanan yang kondusif, akan tetapi tidak cukup banyak kesempatan sebagian besar masyarakat untuk mengembangkan pemikiran terutama dalam rangkan meningkatkan kesejahteraan umum. Semasa orde baru pun, ketahanan perekonomian nasional bisa terbilang rapuh dan rawan. Kita bisa melihat betapa terpuruknya perekonomian nasional yang puncaknya terjadi pada tahun 1998. Keguncangan ekonomi nasional pada tahun 1998 menyebabkan proses pembangunan menjadi terhenti untuk beberapa masa. Pemerintah yang menggantikan ketika itu harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban dengan sejumlah negara asing sehingga kita belum banya memiliki kesempatan untuk merestrukturisasi.

Memasuki masa reformasi, sudah semestinya kita memiliki peluang yang cukup luas untuk mengembangkan pemikiran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Kita bisa melihat sejumlah kelonggaran-kelonggaran sudah mulai tercipta seperti kebebasan untuk berpikir dan berpendapat. Sekalipun demikian, proses yang terlalu cepat ini membutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang memakan biaya sosial cukup tinggi. Proses pendewasaan demokrasi, politik, dan pembangunan belumlah usai di masa reformasi ini sekalipun hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan semula. Jika saja harus dilakukan suatu revolusi, maka revolusi pun tidak menjamin untuk menjadikan negara ini lebih baik. Kita sudah dua kali mengalami masa seperti ini, dan seperti yang kita lihat, apa yang dimaksudkan untuk menjadikan lebih baik itu masih jauh dari apa yang sebenarnya diharapkan. Venezuela bukanlah Indonesia. Kita tidak bisa mengambil revolusi di Venezuela menjadi contoh atau dasar untuk mengambil tindakan seperti di Indonesia. Karakter permasalahan politik dan internasional di Venezuela sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia.

Yogyakarta, Minggu 18 Mei 2008, 21.00

View blog reactions Selanjutnya..

BLT ADALAH SIMBOL AROGANSI KEBIJAKAN

Seperti yang telah diduga oleh banyak pihak, pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BTL) terganjal oleh banyak kendala di lapangan. Belum lagi pelaksanaannya rampung, kontroversi seputar mekanisme dan metode pelaksanaanya menemui cukup banyak kendala teknis. Satu hal, pemerintah selama ini tidak pernah mau mengakui secara terbuka apabila program BLT akan menemui banyak kendala teknis di lapangan. Apa yang sebenarnya diharapkan atau sasaran yang hendak dicapai dari program BTL? Apa pula yang sesungguhnya memotivasi pemerintah untuk membagi-bagikan uang tunai kepada masyarakat miskin?

Sasaran Definitif
Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006 lalu, tujuan utama menurut versi pemerintah dari pelaksanaan BTL adalah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat sebagai akibat meningkatnya harga kebutuhan pokok. Pelaksanaan yang dibatasi waktunya dimaksudkan mendorong kesempatan bagi kelompok yang disebut miskin untuk meningkatkan atau memperbaiki pendapatannya. Jika pada tahun 2006 lalu, program BLT dilaksanakan selama waktu 1 tahun, maka pada tahun 2008 ini hanya dilaksanakan selama 7 bulan. Sasaran dari program BLT ini tentunya adalah mereka (masyarakat) yang dikelompokkan dalam kategori miskin. Jika dilihat dari jangka waktu pelaksanaannya, maka program BLT ini adalah kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Program BTL dikelompokkan pula sebagai jenis kebijakan yang sifatnya darurat atau insidensial. Kebijakan darurat ini misalnya sering dilaksanakan apabila terjadi peristiwa bencana alam.

Pada prinsipnya, definisi kebijakan dari program BLT versi pemerintah bisa dikatakan telah keluar dari konteks tujuan ataupun sasaran. Pertama, program BLT hanya memiliki manfaat (jika memang bermanfaat) dalam jangka pendek. Kedua, kebijakan ini sama sekali tidak bisa menjelaskan tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hanya berpikir jika beban ekonomi kelompok masyarakat miskin berasal dari meningkatnya harga kebutuhan pokok. Sementara itu, efek inflasi dari adanya peristiwa naiknya harga BBM tidak hanya berdampak pada harga kebutuhan pokok, akan tetapi juga pada biaya-biaya hidup lainnya seperti kesehatan, sekolah, dan perumahan. Pemerintah hanya menetapkan biaya rata-rata per bulan sebesar Rp 100.000 tanpa memperhitungkan seberapa banyak jumlah anggota keluarga atau beban ekonomi per kepala keluarga. Dilihat dari jangka waktu pelaksanaannya, program BLT sudah tentu tidak menjamin akan menstimulasi kenaikan kesejahteraan. Berbeda dengan program jaring pengaman sosial (JPS) yang sifatnya berkelanjutan. Dari pelaksanaan BLT tahun 2006 lalu disebutkan bahwa efektivitasnya hanya mencapai 54.9%, sedangkan sisanya lebih banyak salah sasaran (lihat di sini).

Konsep Program BLT Versi Pemerintah
Seperti yang pernah saya tuliskan sebelumnya (lihat di sini), program BLT seperti pada tahun 2006 dan 2008 dilakukan tanpa melewati kajian mendalam mengenai efektivitas dalam mengenai sasaran, perilaku masyarakat (penerima BLT), dan reaksi/respon masyarakat. Program BLT dilaksanakan berdasarkan pengetian bahwa kesulitan ataupun beban ekonomi masyarakat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan keluarga. Jika demikian, sudah semestinya solusinya adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Ini pun pelaksanaannya harus berkelanjutan dan sangat terencana. Tujuan program BTL dalam mengurangi beban ekonomi keluarga bisa dikatakan sangat tidak rasional. Alasan pertama, beban ekonomi akan semakin bertambah mengikuti pertambahan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Kedua, tanpa disertai adanya perbaikan pada sumber-sumber pendapatan, maka beban ekonomi masyarakat akan semakin berat. Jika diperhatikan, program BTL hanya bersifat sementara atau tidak berkelanjutan.

Mengenai sasaran, di sini kita akan mengkritis cara berpikir pemerintah berdasarkan definisi mereka yang disebut sebagai kelompok rumah tangga miskin (RTS). Pemerintah, atau mereka di kabinet yang menangani bidang ekonomi dan sosial sangat paham apabila data statistik Indonesia memiliki kelemahan dalam pendefinisian terutama untuk kelompok statistik sosial dan kesejahteraan. Konsep sasaran yang dimaksudkan pemerintah bersandar pada data statistik sosial dan kesejahteraan. Untuk mengakurasikan hasil pengukuran, pemerintah hanya melakukan pendataan ulang secara terbatas. Hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan target pelaksanaan pembagian BLT yang sangat mendesak waktunya. Seharusnya, jika yang diinginkan adalah efektivitas dalam penyalurannya, maka sudah seharusnya tidak hanya melakukan pendataan ulang, akan tetapi juga memperbaiki terlebih dahulu definisi data hingga metode pengambilan data. Pada pelaksanaan BLT tahun 2008 ini, pemerintah masih melakukan tindakan seperti halnya yang terjadi pada tahun 2006 lalu. Pihak BPS sendiri di sini baru akan melakukan klarifikasi data BLT pada bulan September 2008. Dari sini kita sudah bisa melihat jika aspek efektivitas tidak begitu penting dalam pelaksanaan program BLT.

Mengapa Harus BLT?
Seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah, program BLT adalah bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM. Pernyataan yang perlu dicermati di sini adalah kompensasi atau bentuk ganti rugi. Artinya, pemerintah sangat mengetahui jika kebijakannya ini akan memberikan efek atau dampak negatif (kerugian) kepada mereka yang tergolong rumah tangga miskin. Kita bisa mengkonotasikan jika tindakan untuk menaikkan harga BBM menurut pemerintah akan merugikan rakyat. Dalam hal ini, rakyat yang termasuk ke dalam kelompok keluarga miskin adalah korban dari keputusan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang dianggap dapat mengkompensasikan kerugian, yaitu program BLT.

Dari konsep secara definitif dan konsep pelaksanaannya, terlihat jika sifat penggantian kerugian ini tidak tercapai seperti apa yang semestinya diharapkan. Pemerintah sangat mengetahui apabila efektivitas dalam mengenai sasaran dari kebijakan ini memang meragukan. Tidak hanya itu, pemerintah juga sangat mengetahui apabila tujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin adalah opsi/pilihan yang ada pada masyarakat miskin itu sendiri. Pemerintah tidak memperhatikan apakah nantinya kompensasi yang diberikan tadi akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok atau digunakan untuk keperluan lainnya. Motivasi dari kebijakan program BLT tidak lebih dari motif politik, yaitu untuk meredam gejolak sosial sebagai reaksi kebijakan menaikkan harga BBM.

Sejak masa reformasi 10 tahun yang lalu, nampaknya masih sulit bagi pemerintah yang dipilih membuat suatu kebijakan yang berkualitas. Ini tidak hanya terjadi di bidang ekonomi dan sosial, akan tetapi juga terjadi di seluruh bidang lainnya seperti penegakan hukum. Kebijakan yang berkualitas semestinya tidak semata hanya mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi juga mampu mendorong elemen-elemen di suatu negara menjadi solusinya. Suatu kebijakan dalam bidang atau sasaran apapun semestinya pula mencangkup atau meliputi satu tujuan nasional. Jika saja suatu kebijakan tidak memperhatikan dampak negatif atau akibat-akibatnya di masa depan, maka bisa jadi kebijakan itu adalah simbol arogansi kekuasaan.

Yogyakarta, Minggu 18 Mei 2008, 06.15

View blog reactions Selanjutnya..

TERIMA KASIH TIM UBER INDONESIA

Sekali lagi, malam tadi tanggal 17 Mei 2008, Indonesia merelakan Piala Uber lambang supremasi dunia bulu tangkis (wanita) ke tangan China (RRC). Mereka semua tim Uber Indonesia 2008 telah mampu menunjukkan kelasnya hingga melaju ke babak final. Bukanlah suatu capaian yang mudah mengingat tidak sedikit lawan-lawan mereka yang sekarang ini pun mengalami kemajuan. Sekalipun akhirnya harus kalah 3-0, tapi perlu diakui pula jika tidak mudah bagi tim Uber RRC melewatinya. Satu hal yang harus kita banggakan dan diperoleh dari turnamen ini adalah bibit-bibit nasional yang sudah mulai nampak berkembang. Rasa terima kasih perlu dan salut tentunya layak kita berikan kepada mereka semua tim Piala Thomas dan Uber atas dedikasinya untuk negeri dan rakyat Indonesia. Semoga saja pengalaman turnamen di tahun ini dapat menjadi bekal yang sangat berharga bagi capaian prestasi olah raga lainnya di masa yang akan datang.

Yogyakarta, Sabtu 17 Mei 2008, 23.05

View blog reactions Selanjutnya..

CATATAN: SABTU 17 MEI 2008

Nuansa politik nampak terlihat begitu nyata ketika pemerintah menaikkan harga BBM 2008 setelah harga minyak dunia melonjak tidak terkendali. Keputusan SBY tidak mendapatkan dukungan dari banyak kawan maupun lawan politiknya. Moment yang sangat tepat menjelang Pemilu 2009. SBY masih merupakan tokoh kuat yang akan meramaikan bursa pencalonan presiden di tahun 2009 nanti. Lawan-lawan politiknya nampak menyepakati jika keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan moment yang tepat untuk menjatuhkan reputasi politik SBY. Di lain pihak, kepemimpinan SBY tidak menunjukkan sikap sebagaimana layaknya seorang pemimpin. Tidak mengherankan apabila kemudian memunculkan wacana kepemimpinan dari banyak kalangan/tokoh politik.

Sejak menjabat sebagai Presiden RI ke-6, inilah pertama kali aksi massa (demo) terbesar yang dihadapi oleh SBY. Aksi massa yang menolak keputusan/sikap pemerintah untuk menaikkan harga BBM 2008. Reaksi yang wajar mengingat rakyat sudah cukup trauma dengan keputusan pemerintah ketika menaikkan harga BBM hingga 110% di tahun 2005 lalu. Sekalipun ada beberapa kalangan yang mendukung alasan pemerintah, namun tidak satupun di antaranya yang mendukung pemerintah. Reaksi keras datang dari lawan-lawan politiknya atau mereka yang bakal menjadi pesaing SBY di tahun 2009. Tidak hanya itu, partai yang mendukungnya sendiri, Partai Demokrat hingga saat ini pun belum memberikan pernyataan secara resmi yang mendukung keputusan pemerintah.

Tanpa mengesampingkan keberatan dan kesulitan rakyat, maraknya reaksi ataupun sikap menolak dari masyarakat dan sejumlah tokoh masyarakat lebih bernuansa politik. Saya tidak begitu yakin dengan motivasi membela kepentingan rakyat yang dikemukakan oleh banyak kalangan politik ataupun partai politik. Ketika SBY menaikkan harga BBM hingga 110% pada akhir tahun 2005, tidak begitu banyak suara sumbang/miring terutama sikap menolak kecuali kritik dan pandangan sepihak. Lain halnya dengan moment ketika SBY berencana hingga setelah keputusan pada tanggal 15 Mei 2008 lalu, reaksi negatif tokoh maupun partai politik cukup ramai. Mereka bahkan dengan secara terbuka mendorong dan menggerakkan aksi massa di Jakarta yang tidak lain dimanfaatkan secara politik untuk mengurangi citra politik SBY. Apapun tu, pada akhirnya rakyat lah yang mejadi korban.

Sebagai pemimpin nasional yang secara resmi dipilih oleh rakyat, SBY seolah terlihat tidak mampu menunjukkan kepemimpinannya. Tidak hanya reaksi keras, akan tetapi juga tidak mampu menyatakan perbedaaan pandangan. Terlihat pula di sini SBY merasa memiliki krisis yang sekarang ini sedang dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Keinginan untuk mempersatukan nampaknya tidak kunjung dilakukan, bahkan semakin membuka lebar jarak dengan lawan-lawan politik maupun rakyatnya sendiri. Ada satu hal yang mungkin perlu kita cermati jika pola-pola orde baru mulai terlihat dari kepemimpinan SBY. Sinyalemen yang dikemukakan badan intelejen milik pemerintah merupakan bukti jika pola orde baru terlihat nyata dalam kepemimpinan SBY-Kalla. Semoga saja dari kejadian ini membuat rakyat menjadi semakin membuka mata dan sadar akan pentingnya kepedulian tidak hanya soal perekonomian ataupun sosial, akan tetapi juga politik nasional.

View blog reactions Selanjutnya..

TERIMA KASIH TIM PIALA THOMAS INDONESIA!

Akhirnya malam tadi, tanggal 16 Mei 2008, kita bangsa Indonesia harus merelekan lambang supremasi dunia bulu tangkis (putra) dan sekaligus legenda Indonesia, Piala Thomas. Seperti yang dikatakan oleh Taufik, malam tadi kita memang kurang beruntung ketika menghadapi tim Korsel. Secara sportif bahkan Taufik mangakui jika lawan yang dihadapinya terakhir ini sudah mengalami cukup banyak kemajuan. Sekalipun kalah hanya dalam 3 babak, Anda semua, Sony Dwi Kuncoro (tunggal pertama), Markis Kido/Hendra Setiawan (ganda pertama), dan Taufik Hidaya (tunggal kedua) telah melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Kami bangsa Indonesia bisa merasakan kerja keras yang sudah Anda semua (tim Indonesia) lakukan. Sony DK dan Markis/Hendra bermain tiga set untuk menahan kemenangan lawan. Taufik sendiri yang masih cedera mampu memaksakan diri walaupun akhirnya harus menyerah dua set langsung. Kami juga turut merasakan kesedihan kalian, akan tetapi akan lebih baik kita merelakan saja malam yang penuh kenangan ini. Piala Thomas belumlah menjadi nasib kita malam ini. Namun kemenangan yang sesungguhnya adalah capaian dan semangat yang sudah kalian (tim Indonesia) tunjukkan kepada rakyat Indonesia yang sedang cemas akan krisis ekonomi. Anda semua telah mampu menghapuskan wajah kesedihan mereka. Selama republik ini masih berdiri, dan selama nusantara masih membentang dari Sabang samapi Merauke, kita akan mendapatkannya suatu saat nanti. Sekali lagi, TERIMA KASIH UNTUK TIM PIALA THOMAS INDONESIA 2008 ATAS SEGALA KERINGAT DAN SEMANGAT YANG MEMBANGGAKAN NEGERI. SEMOGA KEBERUNTUNGAN AKAN BERPIHAK PADA TIM UBER INDONESIA. AMIN.

Kritik Untuk Bangsa Indonesia
Saya melihat bagaimana karakter bangsa ini ketika menghadapi suatu perjuangan dan jerih upaya untuk meraih suatu capaian/impian. Seringkali ketika tim menang, tim mendapatkan pujian yang luar biasa. Lain halnya ketika tim mendapatkan kekalahan, bangsa ini seperti tidak bisa berkata apapun atau diam. Sangat berbeda apabila mendengar sorakan dan teriakan-teriakan suporter di Istora Senayan tadi malam. Taufik Hidayat melalui pernyataan pers mengungkapkan permintaan maaf kepada bangsa Indonesia. Padahal, sama sekali mereka tidak membuat kesalahan apapun. Sebaliknya, tim sudah telihat nyata bekerja keras menghadapi tekanan lawan dan mental dari penonton. Bukan suatu tugas/pekerjaan yang mudah jika sudah melawan mental sendiri. Sudah saatnya bangsa ini bisa belajar untuk menghargai apapun capaian/hasilnya. Sudah semestinya pula bangsa Indonesia belajar untuk memberikan aplaus/pujian kepada mereka (tim Indonesia) apapun hasilnya, kalah atau menang.
Piala Thomas/Uber bukanlah segalanya untuk meraih prestasi tinggi. Piala Thomas/Uber hanyalah simbol yang tidak banyak berarti apapun. Prestasi yang sesungguhnya adalah belajar untuk tetap bersemangat dan pantang menyerah untuk meraih sesuatu. Jika bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju, dan jika bangsa Indonesia ingin suatu saat bisa menjadi bangsa yang besar, maka bangsa Indonesia harus belajar untuk bisa menghargai dan menghormati karya dari bangsanya sendiri.

Yogyakarta, Sabtu 17 Mei 2007, 05.00

View blog reactions Selanjutnya..

UNTUK APA BAPAK PRESIDEN HADIR MENONTON PIALA THOMAS?

Belum lama saya tuliskan tentang topik peka terhadap krisis, terbukti lagi suatu tindakan tidak perlu dilakukan pemimpin kita. Malam tadi, Bpk Presiden SBY menyempatkan diri untuk ikut menonton perhelatan Piala Thomas yang sudah mencapai babak semifinal. Jika kedatangannya dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada tim Piala Thomas Indonesia, maka bisa jadi kedatangan beliau lah yang menyebabkan tumbangnya tim Indonesia. Piala Thomas mungkin bisa jadi malam itu adalah lambang supremasi dunia bulu tangkis. Namun demikian, Piala Thomas tidak akan menjadi berarti apabila jauh dari Istora Senayan, rakyat sedang mencemaskan ketidakpastian ekonomi paska kenaikan harga BBM. Apakah tidak lebih baik apabila Bpk. Presiden menemui dengan mendengarkan langsung apa yang diinginkan oleh rakyat.

Dukungan atau Mencari Perhatian?
Ada ribuan rakyat Indonesia yang sudah menyemangati dan hadir langsung di Istora Senayan Jakarta malam itu tanggal 16 Mei 2008. Tidak hanya itu, hadir pula pada malam babak semifinal Piala Thomas Menteri Olah Raya Adhyaksa Dault, Ketua PB PBSI Soetiyoso, dan mantan pejabat negara Bpk. Agum Gumelar. Hadir pula dukungan dari kalangan artis ibukota dan sejumlah tokoh-tokoh nasional. Secara psikologis, ini saja sudah bisa menjadi beban mental tim/pemain Piala Thomas. Ditambah kehadiran Presiden SBY, tekanan luar biasa menghinggapi pikiran pemain yang malam tadi terlihat bermain cukup tegang.

Pengakuan dan pendapat disampaikan sendiri oleh lawan Sony DK, Park Sung Hwang (lihat di sini). Pihak lawan dapat membaca dengan cermat apabila Sony terlihat bermain cukup tegang sehingga sering membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Pengematan lawan ini kemudian dimanfaatkan oleh ganda pertama dan tunggal kedua Korsel yang sekaligus mengalahkan lawannya. Pengakuan tekanan moral juga diakui sendiri oleh Taufik Hidayat yang tadi malam dikalahkan dua set langsung oleh Lee Hyun Ji yang selanjutnya menjadi dirinya bermain cukup tegang (lihat di sini). Apalagi yang bisa membuat pemain Indonesia bermain tegang jika bukan karena kedatangan Presiden SBY.

Secara politis, maksud kedatangan Presiden SBY tidak sekedar untuk memberikan dukungan moral, akan tetapi juga untuk mencari perhatian publik. Selama beberapa minggu terakhir ini, penilaian masyarakat terhadap kabinet yang dipimpinnya semakin menurun terutama setelah beliau memutuskan kebijakan yang kontroversial. Event Piala Thomas adalah media politis yang cukup potensial untuk memperbaiki citra karena hampir seluruh perhatian rakyat Indonesia sekarang ini tertuju ke perhelatan Piala Thomas di Jakarta.

Tindakan Yang Tidak Perlu
Jika memang dimaksudkan ingin mengangkat citra dirinya sendiri (individu), akan lebih baik jika Presiden SBY menemui rakyat dan mendengarkan langsung keluhan ataupun tuntutan rakyatnya sendiri. Event Piala Thomas hanyalah suatu tontonan hiburan yang tidak ada kompetensinya dengan kebijakan publik. Tim penasehat kepresiden semestinya bisa mengarahkan beliau untuk mengambil langkah dan tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dampak dan akibatnya. Jika saja tim Piala Thomas menang, tidak ada keuntungan politis yang akan didapat dari Presiden SBY di situasi seperti sekarang ini. Sebaliknya, jika tim Piala Thomas kalah, maka kehadiran beliau justru menjadi bumerang bagi reputasinya sendiri. Selain itu, faktor tekanan pemain juga mesti diperhitungkan mengingat kita sudah cukup lama melepas lambang supremasi dunia bulu tangkis sejak tahun 2002 lalu.

Ketika Bpk. Presiden hadir, diberitakan jumlah personel keamanan yang disiapkan mencapai 1.000 orang. Bukan jumlah yang sedikit dan tentunya memakan biaya yang cukup besar. Ini belum lagi termasuk perangkat pendukung seperti perjalanan dan pengawalan. Keseluruhannya dipastikan akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tentu saja biaya tadi akan dibebankan kepada APBN. Padahal, belum lama berselang beliau pernah mengutarakan untuk segera melakukan penghematan di instansi-instansi pemerintah. Jika saja kepentingan ataupun manfaat secara politik tidak begitu penting, maka pemerintah sama sudah tidak konsisten dengan keinginananya untuk berhemat paska kebijakan menaikkan harga BBM.

Perlu kiranya kita di sini mengkritisi tim kepresidenan yang bertanggungjawab secara politik kepada beliau. Mereka ini tidak hanya mengatur jadwal pertemuan, perjalanan, ataupun agenda kepresidenan/nasional, akan tetapi juga memberikan masukan kepada presiden. Mereka memang dipekerjakan salah satunya untuk menjaga reputasi dan citra presiden di mata rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya. Ada baiknya jika orang-orang yang bertugas menjadi tim kepresidenan ini adalah orang-orang yang memahami politik dan sekaligus mampu menganalisis situasi dan kesulitan yang sedang dihadapi oleh presidennya. Pada konteks sekarang ini, sudah semestinya tim kepresidenan lebih menyarankan beliau untuk lebih banyak mendekati rakyat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketenangan dan sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan dan kedekatan dengan rakyatnya sendiri.

Yogyakarta, Sabtu 17 Mei 2008, 04.00

View blog reactions Selanjutnya..